HOW GOOD SITUATION IN MY COUNTRY ? BAD….
TINDAKAN RASIALIS DENGAN MENGATAKAN “MONYET” OLEH APARAT
DAN ORMAS TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA, YAYASAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) MENCATAT, ADA 30 PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA ( HAM) YANG DIALAMI MAHASISWA PAPUA SEPANJANG 2018 HINGGA PERTENGAHAN
AGUSTUS 2019 DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA.
TINDAKAN RASIALIS YANG TERJADI TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA MEMICU
GELOMBANG DEMONSTRASI BESAR BESARAN DI PAPUA, INI ADALAH TRIGER DARI SEMUA
RENTETAN KETIDAKADILAN YANG TERJADI TERHADAP ORANG PAPUA.
TINDAKAN INTOLERANSI UMAT BERAGAMA, JUGA KERAP KALI
TERJADI, PENOLAKAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH, PENGUSIRAN UMAT YANG SEDANG
BERIBADAH, KRIMINALISAI DENGAN PASAL KARET MENGATASNAMAKAN PENISTA, SAMPAI
UJARAN KEBENCIAN PUN TERCUAP DALAM MIMBAR AGAMA. KITA MEMPUNYAI SEJARAH BURUK
TENTANG INTOLERANSI YANG BERUJUNG DENGAN KEKERASAN.
KITA JUGA MEMPUNYAI PRIHAL BURUK TENTANG KEBIJAKAN
KEBIJAKAN BARU DARI PEMERINTAH, PASAL KARET UU ITE, NGIKUTIN KASUS BAIQ NURIL ? YANG MELAPORKAN
TINDAKAN ASUSILA TERHADAPNYA TAPI MALAH DIA YANG JADI DIHUKUM , ATAU YANG BARU
BARU INI SEORANG DOSEN UNSYIAH YANG MENGKRITIK UNIVERSITASNYA DAN DILAPORKAN
PENCEMARAN NAMA BAIK. BELUM LAGI MENGENAI RUKUHP, BEBERAPA RANCANGAN PASAL
PERUBAHANNYA DIANGGAP AKAN MEMBERANGUS KEBEBASAN BERPENDAPAT, KEBEBASAN PERS, KRITIKAN
TERHADAN REZIM AKAN MENJADI ALASAN SESEORANG BISA DI TANGKAP. TENTANG PASAL
PERZINAHAN DAN “SAMENLEVEN” YANG BISA MENERAT SEORANG KORBAN PERKOSAAN MENJADI
MENJADI TERSANGKA, INI AKAN BISA MENJADI SALAH SATU ALASAN BARU KENAPA NANTINYA
KORBAN PEMERKOSAAN ENGGAN UNTUK MELAPORKAN ATAU MENCERITAKAN KASUSNYA.
SEPERTINYA NEGARA LEBIH INGIN RUKUHP INI DI SAHKAN DARI PADA MENSAHKAN RANCANGAN
UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.
RUU PERTANAHAN JUGA AKAN DI
SAHKAN, HAK HAK ADAT AKAN SELALU DI KORBANKAN, MAKIN PANJANG DAFTAR AKAN
KONFLIK AGRARIA DI NEGARA INI, SALAH SATU PASAL YANG DI KRITISI OLEH PROF. DR. DRS. ENDRIATMO SOETARTO, MA - DEWAN GURU
BESAR IPB ADALAH KETENTUAN YANG MEMUNGKINKAN PEMERINTAH MENERBITKAN HAK
PENGELOLAAN (HPL) TANAH BERBASIS HAK MENGUASAI NEGARA, MENURUTNYA, PASAL
ITU SERUPA DENGAN KONSEP DOMEIN VERKLARING ERA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA YANG DIHAPUS UU 1/1960 TENTANG POKOK AGRARIA
(UUPA).
DOMEIN VERKLARING MENEGASKAN SETIAP TANAH YANG TAK DAPAT
DIBUKTIKAN KEPEMILIKANNYA MERUPAKAN TANAH MILIK NEGARA."HPL BUKAN HAK, ITU
IZIN PENGELOLAAN. PASAL YANG BARU SEPERTI KEMBALI KE ZAMAN KOLONIAL KETIKA
PEMERINTAH BISA MENETAPKAN APA SAJA DI ATAS TANAH YANG DIANGGAP BUKAN HAK
MASYARAKAT," KATA ENDRIATMO.
PENGUSAHA SAWIT AKAN SEMAKIN
LELUASA DENGAN ADANYA INI UNTUK MEMILIKI LAHAN, BILA KEBAKARAN HUTAN UNTUK
PERLUASAN LAHAN PARA PENGUSAHA SAWIT AKAN TERUS TERJADI DAN PENGHUSUTAN TIDAK
MENDALAM.
SEKARANG RUUKPK TELAH DISAHKAN, KPK
TELAH DILEMAHKAN BAHKAN DIMATIKAN, KPK TIDAK LAGI INDEPENDENT, BAHKAN UNTUK
MENYADAP KORUPTOR SAJA SEKARANG HARUS MINTA IZIN, DAN KASUS KASUS KORUPSI YANG
MEMAKAN WAKTU LAMA DALAM PENYELESAIANNYA SEPERTI KORUPSI KTP AKAN TERANCAM
DIHENTIKAN KASUSNYA, KARNA DI UUKPK BARU NANTINTA KPK DAPAT MENGHENTIKAN
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
PENYIDIKANNYA DAN PENUNTUTANNYA TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 2
TAHUN.
RUU PEMASYARAKATAN MEMBOLEHKAN
NARAPIDANA BERHAK MEDAPATKAN CUTI BERSYARAT UNTUK KELUAR LAPAS DAN PULANG KE
RUMAH ATAU NGEMALL, BISA DI BAYANGKAN GIMANA ENAKNYA MENJADI KORUPTOR DI NEGARA
INI, DENGAN SEL YANG TERBILANG “MEWAH” DENGAN FASILITAS LENGKAP SEPERTI DI
LAPAS SUKAMISKIN DAN SEKARANG MENDAPATKAN HAK UNTUK CUTI.
TERNYATA PEMERINTAH MASIH MENJENGKELKAN!.
DENGAN SEDERET RENTETAN KASUS BAGI ORANG PAPUA DAN KEJANGGALAN RUU YANG AKAN DI
SAHKAN JADI WAJARLAH BILA MEREKA DARI SEGALA LAPISAN BERGERAK DAN TURUN
KEJALAN, MENYUARAKAN APA YANG SEMESTINYA MEREKA SUARAKAN YA KARNA MEREKA
MENJAGA KEWARASANNYA DAN MEREKA SADAR AKAN KONSEKUENSINYA, . SELAMAT BERJUANG
KAWAN KAWAN. I LOVE SO MUCH !
