THE GOVERNMENT STILL ANNOYING

HOW GOOD SITUATION IN MY COUNTRY ? BAD….

TINDAKAN RASIALIS DENGAN MENGATAKAN “MONYET” OLEH APARAT DAN ORMAS TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA, YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) MENCATAT, ADA 30 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM) YANG DIALAMI MAHASISWA PAPUA SEPANJANG 2018 HINGGA PERTENGAHAN AGUSTUS 2019 DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA.

TINDAKAN RASIALIS YANG TERJADI TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA MEMICU GELOMBANG DEMONSTRASI BESAR BESARAN DI PAPUA, INI ADALAH TRIGER DARI SEMUA RENTETAN KETIDAKADILAN YANG TERJADI TERHADAP ORANG PAPUA.

TINDAKAN INTOLERANSI UMAT BERAGAMA, JUGA KERAP KALI TERJADI, PENOLAKAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH, PENGUSIRAN UMAT YANG SEDANG BERIBADAH, KRIMINALISAI DENGAN PASAL KARET MENGATASNAMAKAN PENISTA, SAMPAI UJARAN KEBENCIAN PUN TERCUAP DALAM MIMBAR AGAMA. KITA MEMPUNYAI SEJARAH BURUK TENTANG INTOLERANSI YANG BERUJUNG DENGAN KEKERASAN.

KITA JUGA MEMPUNYAI PRIHAL BURUK TENTANG KEBIJAKAN KEBIJAKAN BARU DARI PEMERINTAH, PASAL KARET UU ITE,  NGIKUTIN KASUS BAIQ NURIL ? YANG MELAPORKAN TINDAKAN ASUSILA TERHADAPNYA TAPI MALAH DIA YANG JADI DIHUKUM , ATAU YANG BARU BARU INI SEORANG DOSEN UNSYIAH YANG MENGKRITIK UNIVERSITASNYA DAN DILAPORKAN PENCEMARAN NAMA BAIK. BELUM LAGI MENGENAI RUKUHP, BEBERAPA RANCANGAN PASAL PERUBAHANNYA DIANGGAP AKAN MEMBERANGUS KEBEBASAN BERPENDAPAT, KEBEBASAN PERS, KRITIKAN TERHADAN REZIM AKAN MENJADI ALASAN SESEORANG BISA DI TANGKAP. TENTANG PASAL PERZINAHAN DAN “SAMENLEVEN” YANG BISA MENERAT SEORANG KORBAN PERKOSAAN MENJADI MENJADI TERSANGKA, INI AKAN BISA MENJADI SALAH SATU ALASAN BARU KENAPA NANTINYA KORBAN PEMERKOSAAN ENGGAN UNTUK MELAPORKAN ATAU MENCERITAKAN KASUSNYA. SEPERTINYA NEGARA LEBIH INGIN RUKUHP INI DI SAHKAN DARI PADA MENSAHKAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

RUU PERTANAHAN JUGA AKAN DI SAHKAN, HAK HAK ADAT AKAN SELALU DI KORBANKAN, MAKIN PANJANG DAFTAR AKAN KONFLIK AGRARIA DI NEGARA INI, SALAH SATU PASAL YANG DI KRITISI OLEH PROF. DR. DRS. ENDRIATMO SOETARTO, MA - DEWAN GURU BESAR IPB ADALAH KETENTUAN YANG MEMUNGKINKAN PEMERINTAH MENERBITKAN HAK PENGELOLAAN (HPL) TANAH BERBASIS HAK MENGUASAI NEGARA, MENURUTNYA, PASAL ITU SERUPA DENGAN KONSEP DOMEIN VERKLARING ERA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA YANG DIHAPUS UU 1/1960 TENTANG POKOK AGRARIA (UUPA).

DOMEIN VERKLARING MENEGASKAN SETIAP TANAH YANG TAK DAPAT DIBUKTIKAN KEPEMILIKANNYA MERUPAKAN TANAH MILIK NEGARA."HPL BUKAN HAK, ITU IZIN PENGELOLAAN. PASAL YANG BARU SEPERTI KEMBALI KE ZAMAN KOLONIAL KETIKA PEMERINTAH BISA MENETAPKAN APA SAJA DI ATAS TANAH YANG DIANGGAP BUKAN HAK MASYARAKAT," KATA ENDRIATMO.

PENGUSAHA SAWIT AKAN SEMAKIN LELUASA DENGAN ADANYA INI UNTUK MEMILIKI LAHAN, BILA KEBAKARAN HUTAN UNTUK PERLUASAN LAHAN PARA PENGUSAHA SAWIT AKAN TERUS TERJADI DAN PENGHUSUTAN TIDAK MENDALAM.

SEKARANG RUUKPK TELAH DISAHKAN, KPK TELAH DILEMAHKAN BAHKAN DIMATIKAN, KPK TIDAK LAGI INDEPENDENT, BAHKAN UNTUK MENYADAP KORUPTOR SAJA SEKARANG HARUS MINTA IZIN, DAN KASUS KASUS KORUPSI YANG MEMAKAN WAKTU LAMA DALAM PENYELESAIANNYA SEPERTI KORUPSI KTP AKAN TERANCAM DIHENTIKAN KASUSNYA, KARNA DI UUKPK BARU NANTINTA KPK DAPAT MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PENYIDIKANNYA DAN PENUNTUTANNYA TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 TAHUN.

RUU PEMASYARAKATAN MEMBOLEHKAN NARAPIDANA BERHAK MEDAPATKAN CUTI BERSYARAT UNTUK KELUAR LAPAS DAN PULANG KE RUMAH ATAU NGEMALL, BISA DI BAYANGKAN GIMANA ENAKNYA MENJADI KORUPTOR DI NEGARA INI, DENGAN SEL YANG TERBILANG “MEWAH” DENGAN FASILITAS LENGKAP SEPERTI DI LAPAS SUKAMISKIN DAN SEKARANG MENDAPATKAN HAK UNTUK CUTI.

TERNYATA PEMERINTAH MASIH MENJENGKELKAN!. DENGAN SEDERET RENTETAN KASUS BAGI ORANG PAPUA DAN KEJANGGALAN RUU YANG AKAN DI SAHKAN JADI WAJARLAH BILA MEREKA DARI SEGALA LAPISAN BERGERAK DAN TURUN KEJALAN, MENYUARAKAN APA YANG SEMESTINYA MEREKA SUARAKAN YA KARNA MEREKA MENJAGA KEWARASANNYA DAN MEREKA SADAR AKAN KONSEKUENSINYA, . SELAMAT BERJUANG KAWAN KAWAN. I LOVE SO MUCH !